RADARSITUBONDO.ID - Presiden Prabowo Subianto mengajukan permohonan persetujuan DPR RI untuk menjual barang milik negara berupa satu unit eks KRI Ki Hajar Dewantara. Usulan tersebut disampaikan melalui Surat Presiden atau Surpres Nomor R-33 dan kini akan ditindaklanjuti Komisi I DPR.
Surpres tersebut tertanggal 14 Juli 2026. Isinya dibacakan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna DPR ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, Selasa, 18 Agustus 2026.
"Perlu kami beritahukan bahwa pimpinan dewan telah menerima surat dari Presiden RI, yaitu R-33 tanggal 14 Juli, hal Permohonan Persetujuan DPR RI Terhadap Penjualan Barang Milik Negara berupa 1 unit Kapal Eks KRI Ki Hajar Dewantara," kata Dasco saat memimpin rapat.
Dengan masuknya Surpres tersebut, proses penjualan kapal belum berarti telah selesai. Pemerintah masih membutuhkan persetujuan DPR sebelum usulan tersebut dapat ditindaklanjuti lebih jauh.
Usulan penjualan diserahkan ke Komisi I
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan usulan Presiden mengenai penjualan eks KRI Ki Hajar Dewantara telah diserahkan kepada Komisi I DPR.
Komisi tersebut nantinya akan menindaklanjuti permohonan pemerintah, termasuk membahas aspek teknis yang berkaitan dengan usulan penjualan.
"Itu udah kita serahin Komisi I untuk ditindaklanjuti. Jadi nanti Komisi I yang menindaklanjutinya nanti terkait seperti apa teknisnya," ujar Saan seusai rapat paripurna.
Artinya, sampai tahap ini belum ada keputusan final mengenai penjualan kapal tersebut.
Bahan yang tersedia juga belum menyebutkan nilai penjualan maupun calon pembeli. Pemerintah dan Komisi I DPR belum mengungkap negara atau pihak yang akan membeli eks KRI Ki Hajar Dewantara.
