RADARSITUBONDO.ID – Kisruh internal diduga terjadi antara pihak yayasan dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di PP Nurul Hikam, Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan. Keadaan itu tercadi setelah adanya sorotan dari penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kedua belah pihak saling menyalahkan terkait pengelolaan dan pelaksanaan program.
Kondisi tersebut akhirnya memicu ketegangan di internal lembaga, hingga berujung saling tuding antara pengurus dan pengelola SPPG. Dampaknya, pelayanan pemenuhan gizi dinilai kembali melakukan kelalaian serupa. Yakni kurang menjaga higienitas menu MBG.
Camat Kapongan, Roy Hidayat, mengatakan, diketahui terdapat permasalahan internal yang diduga menyebabkan kelalaian berulang yang dilakukan SPPG Nurul Hikam.
“Dalam tanda kutip, antara pihak SPPG dan pihak yayasan ada ketidakselarasan, sehingga saat kami ke sana mereka saling menyalahkan,” katanya.
Roy menambahkan, ketika pihak kecamatan mendatangi lokasi, yang menemui justru santri senior, bukan pengurus. Meski begitu, pihaknya tetap memberikan penegasan bahwa program MBG harus memberikan dampak positif bagi penerima manfaat. “Saat rapat dan bertemu, pihak SPPG harus lebih baik lagi ke depan,” imbuhnya.
Pihak kecamatan tidak dapat memberikan sanksi selain teguran, karena kewenangan bukan berada pada mereka. Namun, pendampingan dan pembinaan tetap akan dilakukan.
“Sebenarnya kami tidak memiliki wewenang lebih, tetapi akan tetap dilakukan pendampingan dan pembinaan sebagai camat,” jelas Roy.
Meski demikian, demi keberlangsungan program yang bermanfaat bagi masyarakat, pihak kecamatan akan terus menerima laporan dari warga. Kebersihan dan higienitas makanan harus dijaga agar masyarakat tidak merasa khawatir terhadap program MBG.
“Saya harap pihak yayasan dan SPPG benar-benar memperbaiki agar bisa menyajikan makanan bergizi untuk siswa dengan kualitas lebih baik,” ujarnya.
Sementara itu, seorang penerima MBG yang meminta namanya dirahasiakan, menilai pengelolaan makanan di SPPG Nurul Hikam seharusnya dijaga agar memberi manfaat bagi siswa. Jika kejadian terus berulang, masyarakat akan merasa takut menerima makanan tersebut.
“Ini bukan yang pertama. Sebelumnya juga pernah ada temuan serupa. Seharusnya pengelola lebih serius soal kebersihan dan kelayakan makanan,” katanya.
Dia menilai kelalaian tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan, mulai dari proses pengolahan hingga pendistribusian makanan. Jika dibiarkan, makanan dinilai tidak layak dikonsumsi anak-anak.
“Banyak yang bilang SPPG di sana tetap seperti itu, tidak ada perubahan dalam menjaga kualitas dan kebersihannya,” imbuhnya. (rif/pri)
Editor : Edy Supriyono