RADARSITUBONDO.ID - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengingatkan seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas) dan elemen masyarakat agar tidak melakukan sweeping atau razia secara mandiri terhadap warung makan yang tetap beroperasi selama bulan Ramadan.
Staf Khusus Gubernur Jakarta, Chico Hakim, menegaskan bahwa penegakan aturan operasional usaha di bulan puasa sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan aparat penegak hukum. Pernyataan itu disampaikan pada Sabtu (14/2/2026).
“Kami mengimbau kepada seluruh ormas dan elemen masyarakat agar tidak melakukan sweeping atau razia mandiri,” ujar Chico kepada wartawan.
Menurut ia, pengawasan serta penindakan terhadap pelanggaran aturan selama Ramadan merupakan tugas instansi resmi, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan, dan kepolisian, sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.
Tindakan sepihak dari kelompok masyarakat dinilai tidak dibenarkan karena berpotensi menimbulkan keresahan sekaligus melanggar aturan hukum.
Baca Juga: Bahar bin Smith Tak Ditahan, Banser Tanggerang Ancam Turun ke Jalan
Imbauan tersebut muncul menyusul adanya kejadian serupa di sejumlah daerah lain yang memicu polemik di tengah masyarakat. Pemprov DKI Jakarta juga meminta para pemilik warung makan untuk memasang tirai di tempat usaha mereka sebagai bentuk penghormatan terhadap suasana bulan suci Ramadan.
Langkah ini, kata Chico, menjadi bagian dari komitmen pemerintah provinsi dalam menciptakan situasi yang kondusif bagi umat Muslim menjalankan ibadah puasa. Di sisi lain, Pemprov juga berupaya menjaga toleransi serta ketertiban umum di Ibu Kota.
Dengan pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah dan masyarakat, Pemprov berharap tidak ada lagi aksi main hakim sendiri yang berpotensi mengganggu keharmonisan warga Jakarta selama Ramadan.
Editor : Ali Sodiqin