RADARSITUBONDO.ID — Teguran terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Nurul Hikam, Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, bukan hanya datang dari pihak kecamatan, tetapi juga dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Situbondo. Pasalnya, anaknya ikut menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari dapur yang sama.
Fiqi Kristina Vinalosa, anggota DPRD Situbondo mengaku, sebagai orang tua, tentu dirinya tidak ingin terjadi sesuatu terhadap anaknya. Apalagi berkaitan dengan konsumsi makanan dari program MBG yang menimbulkan kekhawatiran para wali murid.
“Iya, sudah pernah ditegur kemarin saya bersama muspika, pak camat, dan kapolsek,” kata Fiqi Kristina Vinalosa, anggota DPRD Situbondo, Jumat (20/2).
Fiqi menambahkan, teguran itu bukan hanya sebagai anggota dewan, tetapi juga sebagai orang tua yang anaknya menerima MBG dari SPPG PP Nurul Hikam. Banyak wali murid mengeluhkan hal serupa.
“Soal teguran itu tentang buah yang sudah tidak layak diberikan kepada siswa, juga banyak wali murid yang komplain,” tambahnya.
Menurutnya, meski bukan bidang tugasnya secara langsung, persoalan ini menyangkut kesehatan anak serta keluhan dari banyak wali murid lainnya. Karena itu memutuskan untuk turun ke lokasi sebagai bentuk tanggung jawab wakil rakyat agar menjadi pembelajaran dan tidak terulang. “Makanan sering basi dan pengirimannya sering telat, tidak tepat waktu,” ujarnya.
Fiqi menegaskan, meski telah dilakukan teguran, perbaikan belum maksimal. Hanya beberapa hari kualitas makanan membaik, setelah itu kembali terulang. “Kita datang ke sana hanya ingin mengoreksi dan memperbaiki agar ada perubahan dari kesalahan,” ungkapnya.
Dia juga mengaku kembali mendapat banyak pesan dari orang tua siswa agar mendatangi SPPG lagi karena masalah terulang. Namun, menurutnya, teguran yang diberikan belum membuahkan perubahan, padahal program tersebut membawa manfaat bagi penerima MBG.
“Itu pun bukan hanya saya, karena saya bagian dari wali murid penerima MBG. Banyak wali murid dan sekolah lain juga mengalami hal sama,” jelasnya.
Menurut Fiqi, permasalahan tersebut sejalan dengan yang pernah disampaikan pihak kecamatan sebelumnya, yakni adanya persoalan internal dan miskomunikasi antar pihak sehingga berdampak kepada penerima MBG. "Kalau persoalan internal ya urusan mereka jangan kemudian siswa yang jadi korban, ini tentu tidak bisa diterima, karena mereka digaji, apa pun masalahnya harus tetap maksimal melayani siswa penerima MBG," tegas politisi PKB itu.
Dia berharap ada perbaikan kinerja SPPG Nurul Hikam. Ke depan, SPPG dan yayasan perlu lebih intens lagi duduk bersama. Sehingga, ada solusi untuk memperbaiki pelayanan MBG.
Sementara itu, Koran ini tidak mendapatkan keterangan lebih jelas terkait apa yang terjadi terhadap SPPG PP Nurul Hikam sehingga terus melakukan kejadian yang sama. Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp tidak ditanggapi meski mendapat notifikasi centang dua atau pesan telah diterima. (rif/pri)
Editor : Edy Supriyono