RADARBANYUWANGI.ID - Pemerintah akhirnya akan mengumumkan kebijakan resmi terkait Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pekerja/buruh serta Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi ojek online (ojol) dan kurir online pada Lebaran Idulfitri 2026.
Pengumuman tersebut dijadwalkan berlangsung hari ini, Selasa (3/3/2026), pukul 09.30 WIB di Gedung Ali Wardhana, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat.
Kebijakan ini akan disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Sebelumnya, pengumuman ini sempat dijadwalkan pada Senin (2/3/2026), namun ditunda satu hari.
Pemerintah Umumkan THR dan BHR Ojol Sekaligus
Tak hanya soal THR pekerja formal, pemerintah juga akan mengumumkan skema pemberian Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi ojol dan kurir online yang selama ini berstatus mitra platform digital.
Kebijakan ini dinilai menjadi terobosan penting, mengingat pada tahun-tahun sebelumnya pekerja sektor informal berbasis aplikasi belum masuk dalam skema THR sebagaimana pekerja formal.
Pada 2025 lalu, pemerintah mulai mendorong pemberian BHR sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi pengemudi ojol dan kurir online, terutama saat momen puncak aktivitas masyarakat seperti Ramadan dan Idulfitri.
Menaker Beri Sinyal Positif
Sinyal positif soal pencairan THR dan BHR sebelumnya telah disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli.
Ia mengungkapkan bahwa pemerintah telah berdiskusi dengan sejumlah platform digital dan mendapatkan respons yang baik.
“Kita sudah melakukan diskusi. Alhamdulillah respons mereka baik, mereka komitmen. Tinggal nanti dalam bentuk SE (Surat Edaran) menteri-nya ataupun nanti dalam bentuk launching-nya,” ujar Yassierli dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Menurutnya, pemerintah berharap skema BHR tahun ini bisa lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, baik dari sisi besaran maupun mekanisme pencairannya.
“Tentu, dan malah kita tentu berharap lebih baik. Belum, nanti kita umumkan bersamaan dengan THR dan situasi itu,” katanya.
Detail Skema Masih Ditunggu
Meski sinyal sudah positif, detail teknis seperti besaran nominal, kriteria penerima, serta mekanisme distribusi BHR untuk ojol dan kurir online akan diumumkan bersamaan dengan kebijakan THR nasional.
Hal ini menjadi perhatian besar bagi jutaan pekerja sektor formal dan informal di Indonesia. THR selama ini menjadi komponen penting dalam menjaga daya beli masyarakat menjelang Lebaran.
Sementara itu, BHR bagi ojol dinilai sebagai bentuk pengakuan pemerintah terhadap kontribusi ekonomi digital yang semakin dominan dalam beberapa tahun terakhir.
Stimulus Ramadan 2026 Ikut Diumumkan
Selain THR dan BHR ojol, Menko Perekonomian juga akan memaparkan realisasi stimulus Ramadan 2026.
Stimulus tersebut diperkirakan mencakup kebijakan untuk menjaga stabilitas harga pangan, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap konsumsi rumah tangga selama bulan Ramadan hingga Idulfitri.
Langkah ini penting mengingat momen Ramadan dan Lebaran selalu menjadi periode peningkatan konsumsi masyarakat secara signifikan.
Dampak Ekonomi THR dan BHR
Secara ekonomi, pencairan THR dan BHR diproyeksikan memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian nasional.
Dana yang diterima pekerja umumnya akan dialokasikan untuk kebutuhan pokok, sandang, transportasi mudik, hingga belanja ritel. Hal ini mendorong perputaran uang di daerah dan menguatkan sektor UMKM.
Bagi pengemudi ojol dan kurir online, BHR menjadi tambahan pendapatan yang signifikan, terutama menjelang lonjakan permintaan layanan transportasi dan pengiriman selama Ramadan.
Momentum Penguatan Ekonomi Nasional
Pengumuman THR dan BHR 2026 ini dinilai menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat di tengah dinamika global.
Kepastian kebijakan hari ini sangat dinantikan oleh pekerja formal maupun mitra platform digital.
Publik berharap skema yang diumumkan benar-benar memberikan kepastian hukum, kejelasan nominal, serta mekanisme pencairan yang transparan.
Semua mata kini tertuju pada pengumuman resmi pukul 09.30 WIB pagi ini di Jakarta.
Pemerintah diharapkan memberikan kejelasan sekaligus kepastian agar masyarakat dapat merencanakan kebutuhan Lebaran 2026 dengan lebih matang. (*)
Editor : Ali Sodiqin