RADARSITUBONDO.ID - Ketegangan diplomatik antara Iran dan Lebanon memanas setelah pemerintah Teheran menolak perintah pengusiran terhadap duta besarnya di Beirut. Sikap tersebut menandai eskalasi baru dalam hubungan kedua negara yang tengah berada di bawah tekanan geopolitik kawasan.
Pemerintah Iran pada Senin (30/3/2026) menegaskan bahwa Duta Besar Mohammad Reza Shibani tetap menjalankan tugasnya di Lebanon, meskipun sebelumnya telah dinyatakan persona non grata oleh otoritas setempat. Keputusan Lebanon itu merupakan bagian dari langkah untuk mengurangi pengaruh diplomatik Iran di dalam negeri.
Pihak Beirut bahkan telah menetapkan batas waktu hingga Minggu (29/3) agar Shibani meninggalkan wilayahnya. Lebanon juga menginginkan agar posisi tersebut hanya diisi oleh kuasa usaha atau charge d’affaires, bukan duta besar penuh.
Namun, Iran secara tegas menolak langkah tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghaei memastikan bahwa aktivitas diplomatik negaranya tetap berjalan normal di Beirut.
Baca Juga: Baru 6 Pekan, Igor Tudor Dipecat Tottenham Usai Catatan Buruk di Liga Inggris
"Kedutaan kami di Lebanon tetap aktif," ujar Baghaei. "Duta besar kami, setelah mempertimbangkan pernyataan dari pihak-pihak terkait di Lebanon dan kesimpulan yang dicapai, akan melanjutkan misinya di Beirut dan saat ini masih berada di sana."
Hingga kini, belum ada respons resmi dari pemerintah Lebanon terkait penolakan tersebut. Situasi ini memunculkan ketidakpastian mengenai langkah lanjutan yang akan diambil serta potensi dampaknya terhadap hubungan bilateral kedua negara.
Ketegangan semakin meningkat seiring keterlibatan Hizbullah dalam konflik regional. Kelompok tersebut dilaporkan melancarkan serangan ke wilayah Israel, yang memperburuk situasi keamanan kawasan.
Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar turut mengkritik kondisi tersebut melalui platform X. Ia menyindir keberadaan duta besar Iran di Beirut di tengah konflik yang berlangsung.
"Pagi ini, duta besar Iran sedang minum kopinya di Beirut dan memperolok negara 'tuan rumah'," ujarnya. "Lebanon adalah negara virtual yang secara efektif diduduki oleh Iran."
Sebelumnya, pemerintah Lebanon telah mengambil langkah tegas dengan melarang aktivitas militer Hizbullah, termasuk keterlibatan pasukan elite Iran, Garda Revolusi Iran. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari tekanan untuk mengurangi dominasi kelompok bersenjata non-negara di wilayahnya.
Pengusiran duta besar Iran kemudian diumumkan tak lama setelah kebijakan tersebut diberlakukan. Langkah itu menuai kecaman keras dari Hizbullah yang menyebutnya sebagai "tindakan ceroboh dan tercela". Kelompok itu juga menilai keputusan tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap tekanan eksternal.
Hizbullah bahkan dilaporkan mengorganisir aksi unjuk rasa di sekitar kedutaan Iran di Beirut sebagai bentuk dukungan terhadap Shibani.
Baca Juga: Clara Shinta Ungkap Dugaan Perselingkuhan Suami
Di sisi lain, seorang pejabat diplomatik Lebanon mengungkapkan bahwa Iran dalam sepekan terakhir memberikan "tekanan ekstrem" kepada pemerintah serta Ketua Parlemen Nabih Berri, yang dikenal sebagai sekutu politik utama Hizbullah, agar membatalkan keputusan tersebut.
Kekhawatiran juga muncul di kalangan pemerintah Lebanon terkait langkah Iran yang memasukkan konflik di negara itu sebagai bagian dari syarat dialog dengan Amerika Serikat. Situasi ini dinilai berpotensi mengganggu upaya domestik untuk melucuti Hizbullah.
Hizbullah sendiri tetap memandang Iran sebagai sekutu strategis yang berfungsi sebagai penyeimbang militer terhadap Israel. Selain itu, Iran juga disebut berperan dalam penyediaan layanan sosial, khususnya bagi komunitas Syiah di Lebanon.
Namun, kritik terus mengemuka. Sejumlah pihak menilai keberadaan Hizbullah sebagai kekuatan militer dominan yang bertindak di luar kendali negara telah melanggar kedaulatan Lebanon serta merusak hubungan dengan negara-negara Arab dan Barat.
Baca Juga: Persiapan Singkat, Herdman Tetap Targetkan Kemenangan Indonesia atas Bulgaria
Ketegangan ini turut memperlemah upaya Lebanon dalam mencari solusi untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan. Presiden Joseph Aoun dan Perdana Menteri Nawaf Salam berada dalam posisi sulit.
Keduanya mengkritik invasi Israel, namun juga mengecam serangan roket Hizbullah ke Israel yang dinilai memicu eskalasi terbaru. Sebelum konflik memanas, Aoun dan Salam telah berupaya membangun kepercayaan publik untuk melucuti Hizbullah tanpa konfrontasi langsung.
Upaya tersebut semakin kompleks setelah Menteri Luar Negeri Youssef Rajji mengumumkan pengusiran duta besar Iran. Rajji dikenal sebagai tokoh yang secara terbuka menentang Hizbullah.
Ketegangan internal pun meningkat. Seorang pejabat senior biro politik Hizbullah, Mahmoud Qamati, bahkan mengeluarkan peringatan keras terhadap Rajji.
"Jangan bermain dengan api karena api ini akan membakar Anda, rakyat Anda, dan mereka yang berada di belakang Anda," ujarnya dalam pidato terbaru.
Editor : Bayu Shaputra