RADARSITUBONDO.ID - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendesak Kementerian Pertahanan (Kemhan) segera mengevaluasi pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi calon Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Desakan itu disampaikan setelah lima peserta program dilaporkan meninggal dunia selama mengikuti pelatihan.
Baca Juga: Gol Injury Time Stephen Eustaquio Antar Kanada Amankan Tiket 16 Besar Piala Dunia 2026
Pigai menyampaikan keprihatinan atas insiden tersebut dan menilai evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan serta pelatihan menjadi langkah mendesak agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.
"Saya juga merasa prihatin dengan kejadian ini dan kami turut berbelasungkawa. Saya sarankan sistem pendidikannya dievaluasi secara menyeluruh," kata Natalius Pigai dalam keterangan tertulis, Senin (29/6).
Menurut Pigai, pendidikan bagi calon manajer KDMP dan KNMP semestinya difokuskan pada penguatan tiga aspek utama, yakni pengetahuan, keterampilan, dan mental. Namun, pembentukan mental, menurutnya, tidak harus dilakukan melalui pola latihan bercorak militer.
Baca Juga: Resmi Berseragam Persija, Victor Dethan Siap Bekerja Keras untuk Dapatkan Kepercayaan Pelatih
Ia menegaskan bahwa karakter peserta dapat dibangun melalui penanaman nilai kedisiplinan, tanggung jawab, kejujuran, serta kemampuan bekerja secara cepat dan tepat tanpa mengedepankan latihan fisik yang berlebihan.
"Bagian yang ketiga ini (mental) tidak harus ditanamkan dengan sistem militer, tetapi sifatnya yakni disiplin, tanggung jawab, cepat, tepat, dan jujur. Harus menghindari latihan fisik yang berlebihan," tegasnya.
Selain meminta evaluasi metode pelatihan, Pigai juga menekankan perlunya penyelidikan profesional terhadap penyebab meninggalnya lima peserta Latsarmil. Menurut dia, penyebab kematian harus dipastikan melalui proses yang objektif dan ilmiah.
Hasil penyelidikan tersebut, lanjutnya, dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola pelaksanaan program serupa, terutama dalam aspek keselamatan, kesehatan, dan perlindungan peserta.
Kementerian HAM, kata Pigai, juga siap mengerahkan jajarannya untuk memantau proses penyelidikan di lapangan sekaligus memastikan penanganan kasus berjalan secara transparan dan akuntabel.
"Lima peserta yang meninggal itu perlu diselidiki secara profesional untuk penyebabnya. Saya perintahkan staf untuk lakukan pemantauan di lapangan," jelasnya.
Baca Juga: Timnas Voli Putra Indonesia Cetak Sejarah, Sapu Bersih Korea Selatan di Final AVC Men's Cup 2026
Kasus ini menjadi sorotan publik setelah lima calon manajer KDMP dan KNMP dalam Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dilaporkan meninggal saat mengikuti rangkaian Latihan Dasar Kemiliteran. Berdasarkan data Kementerian Pertahanan, jumlah peserta yang meninggal dunia hingga kini mencapai lima orang.
Korban terbaru adalah Nola Dya Sari yang mengikuti Latsarmil di Satuan Pendidikan Dudik Bela Negara Kalimantan.
Sebelumnya, empat peserta lain yang meninggal yakni Yonanda Muhammad Taufiq pada 17 Juni 2026, Anisa Muyassaroh pada 18 Juni 2026, Novia Rahmadhani Sihotang pada 22 Juni 2026, serta Muhammad Rifki Renaldi Gunawan pada 25 Juni 2026.
Peristiwa tersebut memicu desakan dari berbagai kalangan agar pemerintah mengevaluasi metode pelatihan yang diterapkan.
Pasalnya, peserta program merupakan warga sipil yang dipersiapkan untuk mengelola koperasi dan mendukung pembangunan ekonomi masyarakat sehingga aspek keselamatan, kesehatan, dan perlindungan hak-hak peserta dinilai harus menjadi prioritas dalam setiap tahapan pelaksanaan program.
Editor : Bayu Shaputra