RADARSITUBONDO.ID – Usia Kabupaten Situbondo yang kini genap 208 tahun bukan sekadar momentum seremonial. Di tengah ancaman berkurangnya dana transfer pusat, DPRD dan Pemkab Situbondo mulai menegaskan satu agenda besar: memperkuat kemandirian daerah agar Situbondo benar-benar “naik kelas”.
Pesan itu mengemuka dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Situbondo memperingati Hari Jadi Kabupaten Situbondo (Harjakasi) ke-208, Sabtu (15/8). Mengusung tema “Refleksi Perjalanan, Konsolidasi Pembangunan, dan Menatap Situbondo Naik Kelas”, forum tersebut menjadi ruang evaluasi sekaligus menyusun arah pembangunan daerah ke depan.
Ketua DPRD Situbondo Mahbub Djunaidi mengatakan, sejumlah indikator makroekonomi menunjukkan tren positif sepanjang 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Situbondo meningkat menjadi 71,87, melampaui target 71,49.
Pertumbuhan ekonomi juga tercatat 5,25 persen. Bahkan, pada triwulan III, pertumbuhan ekonomi Situbondo sempat mencapai 6,16 persen, menjadi salah satu capaian tertinggi di kawasan Sekarkijang.
“Prestasi ini linier dengan penurunan angka kemiskinan menjadi 11,17 persen serta capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menembus Rp320,97 miliar,” kata Mahbub.
Jangan Terlena Angka
Di balik capaian tersebut, DPRD mengingatkan masih ada pekerjaan besar yang harus segera diselesaikan. Salah satunya adalah ketergantungan fiskal terhadap dana transfer pemerintah pusat.
Mahbub menilai, capaian ekonomi tidak boleh membuat pemerintah daerah terlena. Apalagi, Situbondo diproyeksikan menghadapi penurunan dana transfer pada 2026 sekitar Rp198,75 miliar.
Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan. Karena itu, penguatan sumber-sumber pendapatan daerah dan sektor ekonomi produktif harus menjadi perhatian.
“Proyeksi penurunan dana transfer pada 2026 yang diperkirakan mencapai sekitar Rp198,75 miliar menjadi salah satu tantangan serius bagi kemampuan fiskal daerah,” tegasnya.
Persoalan lain berada di sektor ketenagakerjaan. Sekitar 71,49 persen pekerja di Situbondo masih bergantung pada sektor informal. Kondisi itu menunjukkan perlunya strategi untuk memperluas lapangan kerja formal sekaligus meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja.
Bupati Rio: Kepentingan Kabupaten Harus di Atas Golongan
Sementara itu, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyoroti peran generasi muda dalam menentukan masa depan daerah. Menurut dia, pergantian kepemimpinan merupakan sebuah keniscayaan.
Setiap pemimpin memiliki masa pengabdian yang terbatas. Namun, pembangunan daerah harus terus berjalan dan dilanjutkan oleh generasi berikutnya.
Karena itu, Rio meminta seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat memiliki komitmen yang sama dalam membangun Situbondo. Kepentingan masyarakat dan kabupaten harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Membangun itu adalah satu komitmen yang di benak dan pikirannya mendahulukan orang lain atau kabupaten ketimbang dirinya atau golongannya sendiri,” ujar Rio.
Pesan tersebut menjadi penekanan penting dalam momentum Harjakasi ke-208. Situbondo tidak hanya dituntut mempertahankan capaian pembangunan, tetapi juga harus mampu membangun fondasi ekonomi yang lebih mandiri di tengah tekanan fiskal.
Dengan modal pertumbuhan ekonomi, peningkatan IPM, penurunan kemiskinan, serta PAD yang terus didorong, tantangan berikutnya adalah memastikan capaian tersebut benar-benar terasa dalam kehidupan masyarakat.
Harjakasi ke-208 pun menjadi momentum untuk melihat kembali perjalanan Situbondo sekaligus menentukan langkah berikutnya: bukan sekadar tumbuh, tetapi mampu naik kelas dengan kekuatan sendiri. (rif/pri)
Editor : Edy SupriyonoSumber : Radar Situbondo