Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Penanganan Stunting Harus Jadi Program Prioritas Pemkab

I
Penulis: Iwan Feriyanto❯
ANGGOTA FRAKSI PKB: Mahbub Junaidi.
ANGGOTA FRAKSI PKB: Mahbub Junaidi.

RadarSitubondo.id – Anggota Fraksi PKB, Mahbub Junaidi meminta kasus stunting menjadi program kerja prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo.


Advertisement

Sebab, untuk menangani penyakit tersebut membutuhkan konsistensi agar bisa segera terselesaikan.

Pria yang akrab disapa Mahbub itu mengatakan, penanganan stunting membutuhkan waktu panjang.

Sehingga, perlu program khusus untuk menyelesaikannya.

Advertisement

“Tidak bisa untuk menangani kasus stunting hanya satu atau dua bulan. Butuh waktu panjang dan kosistensi pemerintah untuk menangani,” ujarnya, Kamis (30/11).

Dia menyebutkan, masalah stunting sangat kompleks. Sehingga, butuh diselesaikan dari hulu hingga hilir.

Jika hanya menangani hilir, maka hanya akan membuang waktu.

Advertisement

Maka yang harus dilakukan adalah menangani kasus tersebut secara seimbang.

“Contoh, kita mengatakan anak stunting karena terlihat kurang gizi. Dan pemerintah memberikan makanan tambahan supaya gizinya tercukupi. Memang tidak salah melakukan tindakan tersebut, tapi yang perlu diperhatikan juga penyebabnya, apa kok bisa kurang gizi?,” ucap Mahbub.

Dia menjelaskan, masalah kurang gizi bisa disebabkan karena asupan makanan yang diterima saat berada dalam kandungan kurang.

Ini lantaran makanan bergizi yang dikonsumsi orang tua tidak tercukupi pada saat hamil.

“Bagaimana pemerintah mencukupi kebutuhan gizi bagi ibu yang sedang hamil? Ini harus dipikirkan juga. Supaya anak yang dilahirkan sehat dan gizi yang dibutuhkan tercukupi,” kata pria asal Kecamatam Mangaran itu.

Dikatakan, pemerintah dapat membentuk program prioritas untuk menangani kasus stunting.

“Masyarakat selama ini kurang mendapat edukasi tentang pemberian makanan bergizi untuk pertumbuhan anak. Selama ini pemerintah hanya fokus menggelar sosialisasi yang melibatkan kader saja maupun instansi pemerintah lain,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), M. Imam Darmaji mengatakan, penanganan kasus stunting dilakukan oleh beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).

Seperti Dinas Pertanian mengenai ketersediaan pangan. Lalu Dinas Kesehatan fokus pada penanganan kesehatan dan dinas lainnya.

“Kalau di bidang saya, itu fokus kepada edukasi masalah stunting. Karena memang penangannya dibagi dengan OPD lain,” ucapnya.

Imam mengaku, edukasi yang dilakukan lembaganya sudah menyentuh masyarakat.

Petugas intens turun ke lapangan untuk mendatangi warga.

“Jadi bukan instansi pemerintah saja yang kami beri edukasi. Juga masyarakat yang tersebesar di 17 Kecamatan kami edukasi masalah stunting dan cara pencegahannya,” pungkasnya. (wan/pri)

Advertisement
Editor : Edy Supriyono
Sumber : Radar Situbondo

Artikel Terkait

Anggaran Pilkades Serentak 2027 Situbondo Belum Pasti, DPRD Soroti Kebutuhan Rp 5,7 Miliar

Anggaran Pilkades Serentak 2027 Situbondo Belum Pasti, DPRD Soroti Kebutuhan Rp 5,7 Miliar

Anggaran Pilkades Serentak 2027 Situbondo belum dipastikan. DPRD menyoroti kebutuhan Rp 5,7 miliar dan meminta pembagian dana yang adil.

DPRD Situbondo Desak Korban Perundungan Anak Segera Dapat Pendampingan Psikolog

DPRD Situbondo Desak Korban Perundungan Anak Segera Dapat Pendampingan Psikolog

DPRD Situbondo mendesak pemkab segera mendampingi psikologis korban perundungan anak dan menghapus video yang beredar demi melindungi identitasnya.

Ratusan Pengecer BBM Datangi DPRD Situbondo, Minta Solusi agar Tak Kehilangan Mata Pencaharian

Ratusan Pengecer BBM Datangi DPRD Situbondo, Minta Solusi agar Tak Kehilangan Mata Pencaharian

Ratusan pengecer BBM bersubsidi mengadu ke DPRD Situbondo. Mereka meminta solusi dan kepastian hukum agar tak kehilangan mata pencaharian.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer