DPRD Situbondo Turun Gunung! Ajak Koramil hingga Puskesmas Awasi Ketat Program MBG

RADARSITUBONDO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Situbondo meminta semua pihak ikut andil dalam mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengawasan dinilai tidak cukup hanya menerima laporan, tetapi perlu langsung turun ke sekolah maupun ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ketua DPRD Situbondo, Mahbub Djunaidi, menegaskan bahwa seluruh pihak, terutama lintas sektor, harus terlibat dalam pengawasan program MBG. Ini agar pelaksanaan di lapangan dapat diketahui secara langsung, termasuk letak kekurangan yang perlu dibenahi. “Paling tidak rutin turun ke SPPG atau ke sekolah sebagai penerima manfaat untuk menyerap informasi, kira-kira ada kekurangan atau tidak,” ujarnya.

Dia menambahkan, anggota dewan juga harus memiliki fungsi kontrol terhadap program tersebut. Mengingat selama ini aduan yang masuk masih disampaikan secara personal dan belum terkoordinasi secara kelembagaan.

"Intinya lintas sektor, baik itu koramil, kapolsek, puskesmas, dan kecamatan, saya kira perlu diadopsi di setiap kecamatan yang ada SPPG,” tambahnya.

Menurut Mahbub, aduan yang selama ini disampaikan secara personal perlu dikoordinasikan secara kelembagaan agar tidak ada rasa takut atau keraguan dari masyarakat dalam melapor. Dengan demikian, persoalan di lapangan bisa segera diketahui dan dicarikan solusi, sehingga program presiden tersebut benar-benar memberikan manfaat.

“Aduan secara personal mungkin sudah disampaikan, tetapi belum kemudian dikoordinasikan secara kelembagaan,” jelasnya.

Mahbub juga menjelaskan, DPRD tengah melakukan upaya penguatan pengawasan dengan menggelar rapat terkait pelaksanaan MBG. Rapat tersebut menjadi langkah awal untuk membahas mekanisme pengawasan lintas sektor. “Ke depan, jika di hampir seluruh kecamatan diberlakukan linsek (lintas sektor), kami akan sangat mendukung,” tegasnya.

Mahbub menambahkan, satuan tugas (satgas) lintas daerah sudah terbentuk dan ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Karena itu, DPRD tidak lagi membahas pembentukan satgas, melainkan fokus pada penguatan pengawasan lintas sektor dalam menerima dan menindaklanjuti keluhan penerima manfaat MBG. "Kalau di tingkat pemerintah daerah sudah terbentuk dan bupati sendiri menjadi kepala kasatgas MBG. Paling tidak kami di DPRD mengoordinasikan lintas sektor antar kecamatan dan siap ikut andil,” katanya.

Mahbub juga mengimbau masyarakat agar tidak takut menyampaikan aduan atau laporan kepada pihak terkait. Aduan bisa disampaikan secara langsung maupun melalui media sosial dengan menandai (tag) akun resmi pemerintah agar cepat ditindaklanjuti. “Saya kira kanal pengaduan banyak. Silakan tag akun pemerintah yang ada. Kalau mau secara resmi, bisa juga disampaikan kepada kami, termasuk mendatangi rumah anggota dewan di masing-masing dapil,” pungkasnya. (rif/pri)