Miris! Tukang Becak Masuk Desil 9, Tapi Lurah Justru Desil 8, Ada Apa dengan Data Pemerintah?
Radarsitubondo.id - Sistem pendataan desil yang digunakan sebagai salah satu acuan penyaluran program perlindungan sosial kembali mendapat sorotan. Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh setelah ditemukan sejumlah kejanggalan dalam data kondisi ekonomi masyarakat.
Menurut Selly, perubahan status desil yang tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya di lapangan dapat menimbulkan persoalan serius. Pasalnya, data tersebut berpotensi memengaruhi hak masyarakat dalam memperoleh berbagai program bantuan pemerintah, termasuk bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar.
Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah perubahan status ekonomi seorang tukang becak bernama Timbul di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Hari Ini 26 Agustus, Ada yang Banjir Rezeki, Ada yang Harus Waspada Soal Cinta!
Status Timbul sebelumnya tercatat berada di desil 1, tetapi kemudian berubah drastis menjadi desil 9. Perubahan tersebut dinilai janggal karena tidak disertai alasan yang jelas dan tidak menggambarkan kondisi ekonomi yang bersangkutan.
Perubahan data tersebut bukan sekadar persoalan administratif. Status desil yang berubah dapat berpengaruh terhadap akses keluarga terhadap sejumlah program perlindungan sosial.
Dalam kasus Timbul, perubahan dari desil 1 menjadi desil 9 bahkan berpotensi berdampak pada keberlanjutan bantuan pendidikan yang telah diterima anaknya di perguruan tinggi.
Baca Juga: BRI Perkuat Pendampingan PMI di Taiwan, Dorong Remitansi Jadi Modal Masa Depan Keluarga Indonesia
Kondisi ini menjadi perhatian karena kesalahan atau ketidaktepatan pendataan dapat membuat masyarakat yang sebenarnya membutuhkan bantuan justru kehilangan akses terhadap program yang selama ini menopang kebutuhan mereka.
Selly menilai kasus tersebut menunjukkan adanya persoalan yang lebih besar dalam sistem pendataan desil. Ia menyoroti perlunya pemerintah memeriksa kembali kualitas data, metode pemutakhiran, hingga proses verifikasi yang digunakan untuk menentukan status ekonomi masyarakat.
Menurutnya, ketidaksesuaian antara data dan kondisi faktual di lapangan tidak boleh dianggap sebagai persoalan kecil.
