
RadarSitubondo.id - Panitia pengawas pemilu kecamatan (panwaslucam) dan panwaslu kelurahan/desa bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Sapol PP) mencopot alat peraga sosialisasi (APS) secara serentak, Sabtu (25/11).
Tindakan tersebut dilakukan lantaran dianggap melanggar untuk kegiatan kampanye. Padahal untuk kegiatan kampanye sudah diatur jadwal pelaksanannya.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Situbondo Ahhmad Faridl Ma'ruf mengatakan, penertiban alat peraga tersebut dilakukan secara serentak di wilayah Kabupaten Situbondo.
Melibatkan petugas Satpol-PP bersama panwaslucam dan panwaslu kelurahan/desa.
“APS yang ditertibakan beragam, calon legislatif (DPR RI, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota) termasuk calon presiden wakil presiden baik yang dipasang lama maupun APS baru dipasang,” ujarnya, Minggu (26/11).
Dikatakan, bahwa APS yang ditertibkan karena konten atau isinya melanggar lantaran memuat unsur ajakan mencoblos.
Seperti simbol contreng, gambar paku ataupun panah mengarah ke nomor calon legislatif maupun capres-cawapres termasuk juga berisi tulisan "coblos" atau "pilih".
Faridl menyebtukan, beberapa APS yang ditertibkan telah melanggar zona wilayah steril.
Artinya, peraga tersebut dipasang pada wilayah atau titik yang dilarang, serta cara memasangnya dipaku ke pohon.
"Pada prinsipnya setelah penertiban tidak boleh ada lagi APS yang melanggar masih terpampang," turturnya.
Faridl menambahkan, petugas mecatat ada 4.406 APS calon legislatis maupun capres dan wapres yang ditemukan oleh panwascam melanggar.
Hal itu berdasarakn kepada peraturan undang-undang yang berlaku.
“Dari 4.406 APS itu di antaranya melanggar Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 dan Undang Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebanyak 3.005 APS. Lalu, melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 07 Tahun 2028 sebanyak 1.402 APS,” pungkasnya. (wan/pri)



