Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Panwaslu Tertibkan APS Secara Serentak

I
Penulis: Iwan Feriyanto❯
MELANGGAR: Petugas panwascam menertibkan APS caleg DPRD di Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Sabtu (25/11).
MELANGGAR: Petugas panwascam menertibkan APS caleg DPRD di Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Sabtu (25/11).

RadarSitubondo.id - Panitia pengawas pemilu kecamatan (panwaslucam) dan panwaslu kelurahan/desa bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Sapol PP) mencopot alat peraga sosialisasi (APS) secara serentak, Sabtu (25/11).


Advertisement

Tindakan tersebut dilakukan lantaran dianggap melanggar untuk kegiatan kampanye. Padahal untuk  kegiatan kampanye sudah diatur jadwal pelaksanannya.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Situbondo Ahhmad Faridl Ma'ruf mengatakan, penertiban alat peraga tersebut dilakukan secara serentak di wilayah Kabupaten Situbondo.

Melibatkan petugas Satpol-PP bersama panwaslucam dan panwaslu kelurahan/desa.

Advertisement

“APS yang ditertibakan beragam, calon legislatif (DPR RI, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota) termasuk calon presiden wakil presiden baik yang dipasang lama maupun  APS baru dipasang,” ujarnya, Minggu (26/11).

Dikatakan, bahwa APS yang ditertibkan karena konten atau isinya melanggar lantaran memuat unsur ajakan mencoblos. 

Seperti simbol contreng, gambar paku ataupun panah mengarah ke nomor calon legislatif maupun capres-cawapres termasuk juga berisi tulisan "coblos" atau "pilih".

Advertisement

Faridl menyebtukan, beberapa APS yang ditertibkan telah melanggar zona wilayah steril.

Artinya, peraga tersebut dipasang pada wilayah atau titik yang dilarang, serta cara memasangnya dipaku ke pohon.

"Pada prinsipnya setelah penertiban tidak boleh ada lagi APS yang melanggar masih terpampang," turturnya.

Faridl menambahkan, petugas mecatat ada 4.406 APS calon legislatis maupun capres dan wapres yang ditemukan oleh panwascam melanggar.

Hal itu berdasarakn kepada peraturan undang-undang yang berlaku.

“Dari 4.406 APS itu di antaranya melanggar Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 dan Undang Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebanyak  3.005 APS. Lalu, melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 07 Tahun 2028 sebanyak 1.402 APS,” pungkasnya. (wan/pri)

Advertisement
Editor : Edy Supriyono
Sumber : Radar Situbondo

Artikel Terkait

1.050 Pemilih Meninggal Masih Tercatat di DPB Situbondo, Bawaslu Soroti 800 Data Belum Diperbaiki

1.050 Pemilih Meninggal Masih Tercatat di DPB Situbondo, Bawaslu Soroti 800 Data Belum Diperbaiki

Bawaslu Situbondo menemukan 1.050 pemilih meninggal masih tercatat dalam DPB. Sebanyak 800 data belum ditindaklanjuti KPU dan diminta segera diperbaiki.

Bagian Perekonomian Setda Situbondo Raih Penghargaan Kelompok Peserta Terbaik I BUMD Summit 2026

Bagian Perekonomian Setda Situbondo Raih Penghargaan Kelompok Peserta Terbaik I BUMD Summit 2026

Kabupaten Situbondo kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini, Bagian Perekonomian, Pembangunan, dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Situbondo berhasil meraih penghargaan sebagai Kel

Kompak Sosialisasi QRIS, Desa Sumberanyar Sabet Juara I Pembayaran PBB Situbondo

Kompak Sosialisasi QRIS, Desa Sumberanyar Sabet Juara I Pembayaran PBB Situbondo

Desa Sumberanyar, Mlandingan, meraih juara I pembayaran PBB melalui QRIS di Situbondo. Kekompakan perangkat desa dan pendampingan warga jadi kunci.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer