
RadarSitubondo.id – Sebanyak 22 peraturan daerah (perda) Kabupaten Situbondo akan dicabut tahun ini. Salah satu penyebabnya karena sudah tidak sesuai dengan peraturan yang baru.
Pencabutan 22 perda tersebut masuk dalam satu di antara lima rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif anggota DPRD Situbondo yang diparipurnakan, Kamis (15/08).
Data yang dihimpun Radar Situbondo, ada lima raperda inisiatif DPRD yang sudah disetujui bersama eksekutif untuk dilakukan pembasahan mendalam.
Yakni, raperda tentang penataan desa, raperda penataan dan pemberdayaan pedagang kali lima, raperda sistem perencanaan pembangunan daerah, raperda penyelenggaraan pendidikan dan raperda pencabutan 22 peraturan daerah (perda) Kabupaten Situbondo.
Ketua DPRD Situbondo, Edy Wahyudi mengatakan, lima raperda yang sudah disetujui bersama itu menunggu tidak lanjut dari eksekutif untuk pembahasan bersama dengan anggota dewan. Pembahasan diharapkan bisa terlaksana dengan cepat.
“Kita berharap setelah sekarang disetujui bersama, langkah selanjutnya menyampaikan kepada bupati agar diagendakan pembahasan bersama dengan eksekutif dan legislatif,” ujarnya.
Pria yang akrab disapa Edy itu menjelaskan, pembasahan lima rapaerda mencakup beberapa materi pokok.
Di antaranya pembuatan naskah akademik (NA) yang nantinya dijadikan landasan untuk penyusunan dasar hukum raperda. Sehingga arah kebijakan yang diatur tepat sasaran.
“Penyusunan Naskah Akademik di tingkat alat kelengkapan daerah (AKD) dari masing-masing komisi yang ada di DPRD,” jelasnya.
Dikatakan, DPRD menargetkan proses penyusunan lima raperda bisa tuntas dalam waktu dekat.
Selanjutnya tinggal menunggu pelaksanaan rapat paripurna untuk penetapan dan persetujuan bersama menjadi perda definitif.
“Target secepatnya selesai. Karena ini menyangkut kepentingan hajat orang banyak, karena lima raperda ini menyangkut persoalan orang banyak, seperti raperda penataan desa, persoalan PKL dan lainnya sangat dibutuhkan oleh Pemkab Situbondo,” cetusnya.
Pantauan Radar Situbondo, rapat persetujuan dan penetapan lima raperda inisiatif DPRD disetujui oleh seluruh fraksi partai politik.
Namun ada beberapa catatan yang harus ditindaklanjuti melalui rekomendasi secara tertulis yang diserahkan kepada Bupati Karna dan Ketua DPRD Edy Wahyudi.
Berikut 22 Perda yang akan dicabut adalah: Perda Nomor 30 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa, Perda Nomor 31 Tahun 2001 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; Perda Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa; Perda Nomor 35 Tahun 2001 tentang Kerjasama Antar Desa; Perda Nomor 36 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau penggabungan Desa; Perda Nomor 37 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan/atau Penggabungan Kelurahan; Perda Nomor 41 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi; Perda Nomor 42 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Penjualan dan Persewaan Rekaman Video; Perda Nomor 53 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; Perda Nomor 55 Tahun 2001 tentang Retribusi Kartu Tanda Pemilik Ternak; Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggunaan Mobil Ambulance; Perda Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; Perda Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa; Perda Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; Perda Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa; Perda Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pedoman Lembaga Kemasyarakatan Desa; Perda Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kerjasama Antar Desa; Perda Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kawasan Pedesaan; Perda Nomor 19 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo; Perda Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penataan Menara Telekomunikasi; Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung. (wan/pri)



