RADARSITUBONDO.ID - Mahkamah Agung (MA) mengungkap sejumlah pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 742 K/TUN/2026 terkait sengketa surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan tingkat SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam putusan lengkap tersebut, majelis hakim tidak hanya menyoroti dokumen yang menjadi dasar penerbitan suket, tetapi juga mempertimbangkan perubahan keadaan hukum setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Putusan yang mengabulkan kasasi H.M. Subhan itu memuat sejumlah poin penting, mulai dari kepentingan publik dalam perkara administrasi, pengesampingan eksepsi tergugat, penilaian terhadap dokumen pendidikan, hingga dugaan pelanggaran asas kecermatan formal oleh pejabat penerbit surat.
1. MA Kaitkan Perkara dengan Kepentingan Seluruh Bangsa
Dalam pertimbangannya, MA menilai pelanggaran administrasi dalam perkara tersebut tidak hanya menyangkut kepentingan kontestan pemilu. Persoalan itu juga berkaitan dengan kepentingan seluruh bangsa Indonesia.
Atas dasar tersebut, majelis hakim berpandangan bahwa setiap orang yang memiliki hak memilih dan dipilih patut diberikan hak gugat terhadap persoalan administrasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Pertimbangan ini memperlihatkan bahwa MA menempatkan sengketa tersebut bukan semata-mata sebagai persoalan administratif antara penggugat dan pejabat pemerintahan, melainkan juga menyangkut kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan demokrasi.
2. Putusan MK Menjadi Pertimbangan Perubahan Keadaan Hukum
MA turut mempertimbangkan Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 5 Oktober 2026 sebagai notoire feiten.
Dalam pertimbangannya, majelis menyebut putusan MK tersebut telah melakukan pengujian terhadap objek sengketa yang berkaitan dengan perkara ini. Putusan itu dinilai mengakibatkan perubahan keadaan hukum dan berimplikasi terhadap keberadaan objek sengketa.
Perubahan tersebut menjadi salah satu dasar MA untuk melanjutkan pemeriksaan substansi perkara, termasuk mengesampingkan sejumlah keberatan yang diajukan pihak tergugat.
3. MA Kesampingkan Dalil Gugatan Kedaluwarsa dan Kurang Pihak
Dalam perkara tersebut, pihak tergugat mengajukan eksepsi berupa gugatan kedaluwarsa dan gugatan kurang pihak.
Namun, MA menilai perubahan keadaan hukum setelah putusan MK membuat kedua eksepsi tersebut tidak beralasan untuk diterima.
